Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHU…

Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Ketetapan M…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 SNRI u

NASKAH AKADEMIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BOT (BUILT, O…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 BPH n

Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Ketetapan M…

"Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/MPR/1993"

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Pencegaha…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-9285-00-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.1 DPR m

KUMPULAN PERATURAN PENGELOLAAN B3

KUMPULAN PERATURAN PENGELOLAAN B3

KUMPULAN TEKS KONVENSI (ROTTERDAM, STOCKHOLM, MINAMATA)

"KUMPULAN TEKS KONVENSI (ROTTERDAM, STOCKHOLM, MINAMATA) "

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 Tentang: PEN…

"Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 merupakan pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dilingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daer…

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 T…

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-8967-25-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 AUP p

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLA…

"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERA…

"Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ""Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang- undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang."" Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetap…

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR: 6 …

"Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 134 ayut (1) Peraturan Presden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Borang/Jasa Pemerintah, maka pada sanggal 28 Desember 2010 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah blah menetapkan Peraturan No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) Standar dokumen ini merupakan pedoman untuk …

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

"Argume rgumen dasar dari buku ini dengan berpijak pada asas/prinsip hukum dalam pengawasan dan pembatalan Perda adalah Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tunduk pada asas/prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatalan Perda bertujuan untuk menjamin atau memastikan terwujudnya pengertian satu pemerintahan dan satu sistem hu…

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

"Argume rgumen dasar dari buku ini dengan berpijak pada asas/prinsip hukum dalam pengawasan dan pembatalan Perda adalah Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tunduk pada asas/prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatalan Perda bertujuan untuk menjamin atau memastikan terwujudnya pengertian satu pemerintahan dan satu sistem hu…

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

"Argume rgumen dasar dari buku ini dengan berpijak pada asas/prinsip hukum dalam pengawasan dan pembatalan Perda adalah Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tunduk pada asas/prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatalan Perda bertujuan untuk menjamin atau memastikan terwujudnya pengertian satu pemerintahan dan satu sistem hu…

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (SJDI) HUKUM INFORMASI PERATURAN PE…

"Sebagai kelanjutan penerbitan Buku Informasi Kwartal Ketiga (Nomor 6 Tahun 1997/1998), maka untuk melengkapi dan menunjang khasanah informasi peraturan perundang-undangan pertanahan terbaru, dalam kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum pada kesempatan ini diterbitkan Buku Informasi Hukum Nomor 7 Tahun 1998/1999 Buku Informasi Nomor 7 ini berisikan peraturan perundan…

ILMU PER-UNDANG-UNDANG-AN : Proses dan Teknik Pembentukan

"Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan negara dan merupakan hal yang penting. Penyelenggaraan pemerintahan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dijalankan sesuai dengan rambu-rambu apabila ditopang oleh tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan Untuk menunjang tercapainya penyusunan peraturan perundang- undangan yan…

ILMU PER-UNDANG-UNDANGAN : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

"Sebagaimana kita ketahui bersama, negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Demikian juga setiap peraturan harus dirancang dan diundangkan secara benar serta berdasarkan prosedur yang sah. Dengan demikian, terlihat pentingnya Ilmu Pengetahuan Perundang- undangan untuk disebarluaskan dan dimasyarakatkan sehingg…

HIMPUNAN UNDANG-UNDANG LENGKAP TENTANG BADAN PERADILAN

"Lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 1969 lalu diubah lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 mengawali dasar-dasar pembentukan semua lingkup peradilan di Indonesia secara menyeluruh. Tapi adalah sangat ironis bahwa kekuasaan kehakiman yang dijamin bebas dari pengaruh pe…

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR: 6 …

"Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan Peraturan No. 6 Tahun 2010 Jentang Standar Dokumen Pengadaan Barang kan Pemerintah (Standard Bidding Document). Standar dokumen ini merupakan pedoman unt…

Bunga Rampai Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 s.d 2014

"Dalam Bunga Rampai ini terlampir seluruh.kebijakan administratif dan regulatif yang pernah dikeluarkan selama Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai Desember 2014. Bunga Rampai ini memuat ketentuan yang bersifat regeling, maupun beschiking, sepanjang ketentuan tersebut memuat agenda pembaruan yang dianggap penting. Perlu diketahui …

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Pencegaha…

Edisi

Cet. 1 (buku 2)

ISBN/ISSN

978-602-9285-00-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.1 DPR m