Agnes Schreiner menguraikan konflik hukum Australia yang terkenal dengan istilah-istilah dari luar antropologi hukum biasa, seperti Gestalt Switch, mnemoteknik analogi, seni muncul dan menghilang. Ia memperkaya palet sumbernya dari hukum, antropologi hukum, klaim tanah, dan konferensi dengan pengamatan dan fragmen dari film, dokumenter, pameran, dan presentasi Aborigin sendiri. Schreiner menyor…
"Penemuan hukum merupakan unsur penting dalam mem- pelajari ilmu hukum. Selama ini penemuan hukum tidak dikuliahkan secara khusus di fakultas-fakultas hukum, bahkan boleh dikatakan diabaikan, sehingga tidak disadari betapa pentingnya penemuan hukum dalam mempelajari dan menerapkan hukum. Menguasai kaidah hukumnya saja belumlah cukup. Demikian pula mengetahui sistemnya saja belumlah cukup tanpa …
"Kurun waktu 70 tahun bukanlah rentang waktu yang panjang jika diukur dari perjalanan suatu pemikiran. Hampir merupakan sebuah tradisi yang berlangsung di lingkungan universitas bahwa seorang Guru Besar yang mencapai usia 70 tahun memperoleh penghargaan secara khusus. Kali ini peringatan 70 tahun Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., tidak dilakukan oleh sebuah universitas tetapi d…
"Kontribusi dalam buku ini sangat mirip dengan filsafat hukum itu sendiri: beragam, luas, dan sangat menarik. Pertimbangan utama dalam penulisan buku ini adalah keinginan untuk menarik minat para spesialis dan non-spesialis. Untuk tujuan ini, tiga aspirasi yang tercermin dalam setiap kontribusi adalah kedalaman, keluasan, dan aksesibilitas. Buku ini dibagi secara konvensional. Bagian pertama…
"Para cendekiawan pada umumnya berasumsi bahwa pengadilan di negara-negara otoriter adalah pion rezim mereka, yang menegakkan kepentingan elit yang memerintah dan menggagalkan upaya lawan-lawan mereka. Akibatnya, hampir semua studi dalam politik peradilan komparatif difokuskan pada negara-negara yang demokratis dan sedang mengalami demokratisasi. Volume ini mempertemukan para cendekiawan terkem…
"Sejak zaman dahulu, telah ada anggapan oleh para hakim, pengacara, dan profesional hukum lainnya bahwa penalaran hukum didasarkan pada semacam rasionalitas yang dapat dianggap dimiliki oleh seorang agen yang melakukan tindakan dan membuat keputusan. Misalnya, penalaran hukum terkadang secara eksplisit mengacu pada keberadaan agen rasional tersebut, yang disebut orang yang rasional. Namun di si…
"Penerbitan buku Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik yang Berhubungan dengan Masalah Hukum dan Keadilan dalam Varia Peradilan IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dimak- sud untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari- hari para pejabat maupun petugas dari jajaran Badan Peradilan. Dari makalah, artikel, rubrik yang diterbitkan, banyak sekali menuat permasalahan hukuın a…
"Siapa pun yang merenungkan metodologi penalaran hukum menghadapi tugas yang sulit. Jumlah teori metodologis dalam yurisprudensi dan banyaknya literatur tentang subjek tersebut bukanlah satu-satunya masalah yang harus diperhitungkan. Mungkin kesulitan yang paling mencolok mengenai metodologi argumen hukum adalah perdebatan sengit antara para ahli hukum, ahli teori hukum, dan filsuf hukum yang t…
Buku ini tumbuh dari hibah Kemitraan Riset Tata Kelola Australia-Indonesia yang didanai AusAID yang diberikan kepada penulis dan Firmansyah Arifin dari Konsorsium Reformasi Hukum Indonesia. Hibah ini menyediakan dana untuk melakukan banyak penelitian di dalam negeri untuk buku ini. Saya berterima kasih kepada Firmansyah karena telah bermitra dengan saya dan mengizinkan saya mengakses materi huk…
Buku ini berdasarkan tesis Magister saya yang diserahkan ke Fakultas Hukum, Rijksuniversiteit Groningen, Belanda, di bawah bimbingan Dr. G.T de Jong Buku ini merupakan studi perbandingan tentang Kewajiban Itikad Baik dan Tanggung Jawab Pra-Kontraktual Melakukan studi perbandingan tentang hal ini khususnya relevan dengan Indonesia Telah diakui bahwa Hukum Kontrak Indonesia terutama diatur dalam …
Tujuan penulisan buku ini untuk memberikan masukan pada Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perikatan dalam rangka pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia yang merupakan agenda Besar APHK Fakultas Hukum se-Indonesia.
Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu dan sepuluh negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025 Pemerintah mulai mengupayakan sumber pembiayaan lain yang menyediakan modal besar dan tidak terbatas untuk menutup celah tersebut demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur Sumber pe…
Faizal Kurniawan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia (2005), jurusan Hukum Bisnis. Penulis, selanjutnya, memperoleh gelar master di bidang hukum (LL.M.) dari International Business Law and Globalisation Utrecht University pada tahun 2011, tidak lama setelah meraih gelar masternya di Universitas Airlangga tahun 2007. Tesis penulis …
Faizal Kurniawan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia (2005), jurusan Hukum Bisnis. Penulis, selanjutnya, memperoleh gelar master di bidang hukum (LL.M.) dari International Business Law and Globalisation Utrecht University pada tahun 2011, tidak lama setelah meraih gelar masternya di Universitas Airlangga tahun 2007. Tesis penulis …
"Kontrak merupakan jembatan aktivitas bisnis yang menghubungkan tak dan kewajiban dan masing-masang pelaku usaha sebagai upaya pembangunan kepastian hukum dalam mencapa sasaran bisnisnya. Pengertian tersebut menggambarkan betapa pemahaman terhadap kontrak menjadi suatu yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha di setiap aktivitas bisnis yang digelutinya tanpa melihat besar kecilnya ukuran da…
Bagi Bennion: "Perundang-undangan adalah apa yang dikatakan oleh pembuat undang-undang. Makna dari undang-undang adalah apa yang dikatakan oleh pengadilan"... Perbedaan utama dalam keahlian, yang disoroti oleh Bennion, terletak pada gaya penyusunan undang-undang dalam hukum umum... masalah perbedaan dalam penyusunan mungkin bukan masalah dalam kaitannya dengan penafsiran hukum dan lebih merupak…
"Keadilan, kepastian, dan Kemanfaatan hukum merupakan three precepts of low Lyang dapat digunakan dalam perkembangan segala aturan dan praktik hukum. Hal ini juga ditemukan dalam konsep perkembangan di pasar modal. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, bahwa pasar modal menjadi tempat untuk melakukan aktivitas penawaran dan perdagangan antarperusahaan. Artinya, pasar model menjadi pihak ket…
Ilmu ekonomi memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum. Pentingnya ilmu hukum dalam suatu ekonomi adalah untuk melindungi segala aktivitas yang terjadi dalam transaksi ekonomi dan atau penentuan legalitas dari suatu produk dan kegiatan ekonomi. Hukum yang ditetapkan terkait kegiatan ekonomi bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pelaku ekonomi agar terhindar dari perilaku negatif, seperti k…
Ilmu ekonomi memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum. Pentingnya ilmu hukum dalam suatu ekonomi adalah untuk melindungi segala aktivitas yang terjadi dalam transaksi ekonomi dan atau penentuan legalitas dari suatu produk dan kegiatan ekonomi. Hukum yang ditetapkan terkait kegiatan ekonomi bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pelaku ekonomi agar terhindar dari perilaku negatif, seperti k…
Dalam buku-buku Ahlussunnah Waljama'ah yang telah tersedia di kalangan masyarakat, pada umumnya pembahasannya hanya terikat dalam bidang-bidang P'tiqadiyah saja, padahal sebenarnya pemba- hasan dalam Ahlussunnah Waljama'ah kini telah menyangkut diber- bagai bidang, yakni di samping dalam masalah I'tiqadiyah, juga dalam masalah ibadah dan syari'ah.
Hans Warendorf dan Richard Thomas bekerja sama dengan Profesor PPC Haanappel dan Ejan Mackany dalam penerbitan oleh Kluwer Law International terjemahan terbaru hukum Belanda tentang properti, hak milik dan kepentingan, serta hukum tentang kontrak khusus, yang muncul pada tahun 1999 dalam edisi lepas berjudul Netherlands Business Legislation. Kemudian, mereka menerjemahkan bersama hukum Antillen…
"Secara historis Burgerlijk Wetboek di Belanda diberlakukan pada tahun 1838, yang berasal dari Code Civil Perancis. Ketika Belanda menjajah Indonesia Burgerlijk Wetboek tersebut diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 Setelah Indonesia merdeka Burgerlijk Wetboek tetap diber- lakukan hingga saat ini dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di sisi lain Belan…
"Secara historis Burgerlijk Wetboek di Belanda diberlakukan pada tahun 1838, yang berasal dari Code Civil Perancis. Ketika Belanda menjajah Indonesia Burgerlijk Wetboek tersebut diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 Setelah Indonesia merdeka Burgerlijk Wetboek tetap diber- lakukan hingga saat ini dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di sisi lain Belan…
"Buku karya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb. ini mengupas tuntas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi, penulis memadukan teori hukum perdata, peraturan, dan analisis isu isu aktual (problem) hukum perdata. Penulis menyajikan hukum perdata dari era kolonial hingga masa kini, termasuk tantangan da…
"Buku karya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb. ini mengupas tuntas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi, penulis memadukan teori hukum perdata, peraturan, dan analisis isu isu aktual (problem) hukum perdata. Penulis menyajikan hukum perdata dari era kolonial hingga masa kini, termasuk tantangan da…
"1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHU…
Ditulis dengan mempertimbangkan praktisi, ini adalah analisis komprehensif mengenai struktur komersial dan kontrak yang digunakan untuk proyek BOO dan BOT. Dengan menawarkan fokus khusus pada isu-isu alokasi risiko dan bankabilitas, laporan ini memberikan informasi penting untuk penataan dan negosiasi proyek-proyek ini. * Membahas kontrak komersial utama yang terlibat dalam proyek BOO/BOT * M…