"- Kepala Daerah Dipilih Langsung Atau Tidak Langsung - Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Syariah - ""Restorative Justice"" Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu - Hormati Independensi Badan Peradilan"
"- Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu - Pengenalan Tentang DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu - Penegakan Tindak Pidana Pemilu - Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu - Tinjauan Hukum: Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE-Indonesia - Membawa Delik Emisi ke Panggung Litigasi (Konstr…
"-Menyegarkan Kembali Ingatan Mengenai Sistem sistem Hukum -Dinamika Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana -Pernik Pelaksanaan dan Penerapan Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam -Perspektif PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 -Logika Hukum bagi Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan -Asuransi Kapal Laut -Keabsahan Surat Kuasa Khusus Bercap Jempol: Antara Waarmerking. Le…
"- Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman • Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Pasti ""Dalam Praktik"" • Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Khusus Fenomena Inkisyariah (Dinamika Proses Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional) • Keputusan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap …
"- Beberapa Catatan Terhadap Usul Inisiatif Perubahan UU No. 39 Tahun 2002 tentang KPK Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menurut Pandangan Teori Kedaulatan Hukum dalam - Penyelenggaraan Peradilan - Keadilan hagi Korban Kejahatan - Arti Penting Contradictoire Delimitatie dalam Praktik Pendaftaran Tanah di Indonesia - Praktik Pengujian Permohonan Fiktif Positif di PTUN - Menggagas Ui…
"- Urgensi Interpretasi Interdisipliner dalam Melindungi Perempuan (Istri) dan Anak - Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Hukuman Tambahan Perampasan Keuntungan dalam Tindak Pidana Illegal Mining - Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Aspek Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Republik Federal Jerman - Penegakan Keadilan Gender dalam Hukum K…
"- Pendidikan Tinggi Hukum sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan - Pengingkaran Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 - Implementasi Disiplin Kerja Hakim - Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Asas Horizontal Scheiding, Harta Bersama dan Problematika Eksekusinya"
"• Peran Advokat dalam Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum • Mediasi dalam Perkara Waris: Implementasi Takharuj sebagai Bentuk Perdamaian Sengketa Waris • Responsibilitas Badan Peradilan Melalui Reaktualisasi Implementasi Perma Batasan Tipiring dan Jumlah Denda • UNCLOS dan Tantangan Penegakan Hukum Laut Indonesia • Upaya Hukum Pihak Ketiga terhadap Putusan Perampasan …
"-Peran Pers dalam Penegakan Hukum -Tujuan Hukum Perkawinan Tercapai dengan Interpretasi Multidisipliner -Perkembangan Hak Cipta di Bidang Hukum Bisnis dan Pengaruhnya terhadap Pengadilan -Klarifikasi Pengadilan sebagai Prasyarat Bukti Awal Penyidikan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -Selayang Pandang RUU Contempt of Court (Suatu Autokritik) -Tinjauan Politik Hukum terhadap …
"• Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif • Capaian Pembaruan Oleh Mahkamah Agung Ri dan Pembentukan Persepsi Publik terhadap Peradilan Indonesia • Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama di Indonesia • Praktik Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"
"- Perjalanan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh - Peranan Hakim sebagai Pembaru Hukum dalam Upaya Mewujudkan Pengadilan yang Bersih Fungsi Pengawasan Pimpinan dalam Tata kelola Organisasi Modern di Lembaga Peradilan Pola Pengetahuan dan Keahlian Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syanah - Problematik Hukum Suami Istri Non Muslim yang Bercerai Akan (Rujuk) Kembali sebagai Suami I…
"- Mengenal dan Menghadapi Terorisme - Prospek Economic Creative Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Berbasis - Kekerabatan Marga/Desa Sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 - Sekali Lagi: Peran Hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor - Perubahan Esensial Mediasi dalam PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 - Meretas Jalan Menuju Independensi P…
"- Etika dan Jabatan Publik - Peranan Peradilan di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah - Whistleblower dan Justice Collaborators Fenomena Baru dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia - Menyiasati Persidangan Agar Asas: Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dapat Didekati - Pembaruan Hukum Administrasi Berbasis Pancasila dan Tantangannya di Er…
"- Tanggung Jawab Kaum Terpelajar Membangun Demokrasi Berkeadaban - Peranan Hakim dalam Menciptakan Landmark Decision - Menggagas Konsep Ideal Peradilan Adat Indonesia Masa Mendatang - Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU- VII/2012 - Good Court Governance - Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan Analis…
"- Tantangan Pembangunan Hukum di Indonesia - Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Konteks Keuangan Negara - Pemberdayaan Dewan Kehormatan Profesi Kurator Menangani Kasus-kasus Malpraktik Kurator - Efektivitas Eksekusi Menghambat Upaya Hukum PK - Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Tertib Hukum Peraturan Perundang-undangan - Gratifikasi Seksual dalam Persona Korups…
"- Dewan Konstitusi Prancis dan Mahkamah Konstitusi Jerman - Menakar Dekonstruksi versi Calon Hakim dalam Hukum Kewarisan Islam - Aequitas dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim - Akuisisi BUMN dan Penyitaan Saham - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Telaah atas Kasus Penambangan di Minah…
"- Peran Hakim Agung, Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi - Peran Hakim terhadap Penggunaan Saksi Mahkota - Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Negara - Pergulatan Pencari Keadilan Menyelesaikan Sengketa di Badan Peradilan Umum (Elaborasi Hukum Positif dan Sosiologis) - Epistemologi Nalar dalam Pertimbangan Hukum - Korporasi Menipikorkan Korporasi…
"- Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan) - Putusan Hakim dalam Pembaruan Hukum - Antara Penerapan Hukum dan Keadilan - Penyelesaian Perkara Pembatalan Lelang Eksekusi Objek Jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan dalam Akad Pembiayaan Syariah oleh Pengadilan Agama - Kebijakan Legislasi bagi Korban Kejahatan dalam Perspektif Perbandingan Sistem Hukum Pidana - …
"• Freedom from Ex Post Facto Law (Suatu Perkenalan) • Penyitaan Harta Kekayaan Terdakwa dalam Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi • Mahkamah Agung dan Kepastian Hukum: Penerapan Prinsip Ne Bis In Idem • Validitas Perikatan dalam Transaksi Hukum Ekonomi Syariah • Penerapan Manus Manistra sebagai Delik Penyertaan dalam Tindak Pidana Pem…
"• Sumber-sumber Sengketa Pertanahan • Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) • Philosopher Judges, Hakim Adalah Sang Filsuf • Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan • Mekanisme Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi"
"• Aktualisasi Undang-Undang Dasar 1945 • Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th, 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Disingkat UU AP) • UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peratun Berbanding Lurus • Kebijakan Penggunaan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan • Aspek-aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan …
"- Persoalan-persoalan Konstitusional (Rancangan) Undang-Undang Pilkada - Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana) - Pengosongan Sebelum Lelang Eksekusi - Kritik terhadap Penggunaan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perampasan Ulicit Enrichment di Indonesia - Kema…
"- Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan - Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya terhadap Disiplin Penegakan Hukum Pidana dan Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara) - Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia - Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia - Penerapan Pidana Peringatan bagi Terpidana Anak sebagai Sal…
"- Beberapa Catatan tentang Penafsiran - Urgensi dan Prospek Pengaturan (lus Constituendum) UU tentang Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan - Batas Usia Dewasa dalam Perspektif Hukum dan Penerapannya pada Pengadilan Agama - UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peratun Berbanding Lurus - Penemuan Hukum dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 - Mengefektifkan Bent…
"• ""Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum"" • Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti • Kepailitan BUMN • Anatomi Sengketa Pembiayaan Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama • Penggunaan ""EYD"" dalam Putusan Hakim"" • Hakikat Mediasi dala…
"• Mengenal dan Menghadapi Teroris • Upaya Class Action di Bidang Perwakafan, Zakat, Ekonomi Syariah Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Tanggungan • Rationable Perikatan (Transaksi) dalam Sistem Ekonomi Syariah • Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia, Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis • Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif H…
"-Penafsiran dan Konstruksi Hukum terhadap Undang-Undang dalam Lingkungan Badan Peradilan di Prancis -Peranan Pengadilan Agama dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam di Bidang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg -Urgensi Pembuatan Undang-Undang Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan -Karakteristik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah -Eksekusi Biaya Perkara…
"- Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Putusan Hakim - Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual - Perspektif Hukum Pra Peradilan dan Peninjauan Kembali Perwujudan Kepastian Hukum dalam Waktu Singkat dan Analisis Permasalahannya - Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Era Reformasi di Indonesia - Mediasi Perkara Rekonvensi Perceraian, Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2016 - Aktu…
"- Rancangan KUHPidana sebagai Hukum Nasional - Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Ekonomi Syariah - Contempt of Court: Gagasan, Praktik di Indonesia dan Beberapa Negara - RAT 2015: Momentum Berhijrah Menuju Koperasi Syariah - Masalah Korporasi dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana di Bidang Hak Kekayaan Intelektual - Refleksi Penegakan HAM dan Demokra…