Hans Warendorf dan Richard Thomas bekerja sama dengan Profesor PPC Haanappel dan Ejan Mackany dalam penerbitan oleh Kluwer Law International terjemahan terbaru hukum Belanda tentang properti, hak milik dan kepentingan, serta hukum tentang kontrak khusus, yang muncul pada tahun 1999 dalam edisi lepas berjudul Netherlands Business Legislation. Kemudian, mereka menerjemahkan bersama hukum Antillen…
"Secara historis Burgerlijk Wetboek di Belanda diberlakukan pada tahun 1838, yang berasal dari Code Civil Perancis. Ketika Belanda menjajah Indonesia Burgerlijk Wetboek tersebut diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 Setelah Indonesia merdeka Burgerlijk Wetboek tetap diber- lakukan hingga saat ini dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di sisi lain Belan…
"Secara historis Burgerlijk Wetboek di Belanda diberlakukan pada tahun 1838, yang berasal dari Code Civil Perancis. Ketika Belanda menjajah Indonesia Burgerlijk Wetboek tersebut diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 Setelah Indonesia merdeka Burgerlijk Wetboek tetap diber- lakukan hingga saat ini dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di sisi lain Belan…
"Buku karya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb. ini mengupas tuntas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi, penulis memadukan teori hukum perdata, peraturan, dan analisis isu isu aktual (problem) hukum perdata. Penulis menyajikan hukum perdata dari era kolonial hingga masa kini, termasuk tantangan da…
"Buku karya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb. ini mengupas tuntas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi, penulis memadukan teori hukum perdata, peraturan, dan analisis isu isu aktual (problem) hukum perdata. Penulis menyajikan hukum perdata dari era kolonial hingga masa kini, termasuk tantangan da…
"1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHU…
Ditulis dengan mempertimbangkan praktisi, ini adalah analisis komprehensif mengenai struktur komersial dan kontrak yang digunakan untuk proyek BOO dan BOT. Dengan menawarkan fokus khusus pada isu-isu alokasi risiko dan bankabilitas, laporan ini memberikan informasi penting untuk penataan dan negosiasi proyek-proyek ini. * Membahas kontrak komersial utama yang terlibat dalam proyek BOO/BOT * M…
-
"- Demokratisasi Partai Politik • Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Kaitannya dengan Pengadilan Agama - Perubahan Undang-Undang Paten dan Praktik Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten • Kebijakan Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum • Peran Penasihat Hukum dalam Menyempurnakan Pertimbangan Hukum terhadap Suatu …
"Yang terhormat Para Kolega dan Mitra Kerjasama, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) merupakan asosiasi profesi bagi para dosen yang mengajar pada bidang Ilmu Hukum Ke perdataan yang bervisi untuk mendorong dilakukannya pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyata an bahwa hingga saat ini sebagian besar Hukum Perdata di Indonesia merupakan pening…
Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan
"Federasi Internasional Insinyur Konsultasi (FIDIC) menerbitkan, pada tahun 1999, Edisi Pertama dari empat bentuk kontrak standar baru: Ketentuan Kontrak untuk Konstruksi, yang direkomendasikan untuk pekerjaan konstruksi atau rekayasa yang dirancang oleh Pemberi Kerja atau oleh wakilnya, Insinyur. Berdasarkan pengaturan yang biasa untuk jenis kontrak ini, Kontraktor membangun pekerjaan sesua…
"Yang terhormat Para Kolega dan Mitra Kerjasama, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) merupakan asosiasi profesi bagi para dosen yang mengajar pada bidang Ilmu Hukum Ke perdataan yang bervisi untuk mendorong dilakukannya pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyata an bahwa hingga saat ini sebagian besar Hukum Perdata di Indonesia merupakan pening…
"KESETARAAN memainkan peran penting dalam pengembangan asas-asas hukum privat. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan kebangkitan kembali kesetaraan tidak hanya di Australia tetapi juga di banyak negara hukum umum lainnya. Dengan perkembangan di yurisdiksi ini, 'doktrin kesetaraan yang didasarkan pada tuntutan hati nurani yang baik telah diterapkan dengan semangat baru untuk melindungi yang …
"Pekerjaan ini mulai terbentuk saat saya mengajar Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Montana. Dekan John O. Mudd memberikan dorongan yang sangat kuat untuk pengembangan kurikulum yang menekankan penerapan sekaligus doktrin. Pada musim panas tahun 1984, saya dibantu oleh hibah dari National Institute for Dispute Resolution, yang mengakui nilai hukum preventif dari penyusunan yang baik. Sel…
"Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Pemerintah mulai mengupayakan sumber pembiayaan lain yang menyediakan modal besar dan tidak terbatas untuk menutup celah tersebut demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur. Sumbe…
"- Kepala Daerah Dipilih Langsung Atau Tidak Langsung - Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Syariah - ""Restorative Justice"" Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu - Hormati Independensi Badan Peradilan"
"- Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu - Pengenalan Tentang DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu - Penegakan Tindak Pidana Pemilu - Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu - Tinjauan Hukum: Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE-Indonesia - Membawa Delik Emisi ke Panggung Litigasi (Konstr…
"-Menyegarkan Kembali Ingatan Mengenai Sistem sistem Hukum -Dinamika Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana -Pernik Pelaksanaan dan Penerapan Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam -Perspektif PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 -Logika Hukum bagi Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan -Asuransi Kapal Laut -Keabsahan Surat Kuasa Khusus Bercap Jempol: Antara Waarmerking. Le…
"- Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman • Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Pasti ""Dalam Praktik"" • Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Khusus Fenomena Inkisyariah (Dinamika Proses Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional) • Keputusan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap …
"- Beberapa Catatan Terhadap Usul Inisiatif Perubahan UU No. 39 Tahun 2002 tentang KPK Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menurut Pandangan Teori Kedaulatan Hukum dalam - Penyelenggaraan Peradilan - Keadilan hagi Korban Kejahatan - Arti Penting Contradictoire Delimitatie dalam Praktik Pendaftaran Tanah di Indonesia - Praktik Pengujian Permohonan Fiktif Positif di PTUN - Menggagas Ui…
"- Urgensi Interpretasi Interdisipliner dalam Melindungi Perempuan (Istri) dan Anak - Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Hukuman Tambahan Perampasan Keuntungan dalam Tindak Pidana Illegal Mining - Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Aspek Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Republik Federal Jerman - Penegakan Keadilan Gender dalam Hukum K…
"- Pendidikan Tinggi Hukum sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan - Pengingkaran Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 - Implementasi Disiplin Kerja Hakim - Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Asas Horizontal Scheiding, Harta Bersama dan Problematika Eksekusinya"
"• Peran Advokat dalam Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum • Mediasi dalam Perkara Waris: Implementasi Takharuj sebagai Bentuk Perdamaian Sengketa Waris • Responsibilitas Badan Peradilan Melalui Reaktualisasi Implementasi Perma Batasan Tipiring dan Jumlah Denda • UNCLOS dan Tantangan Penegakan Hukum Laut Indonesia • Upaya Hukum Pihak Ketiga terhadap Putusan Perampasan …
"-Peran Pers dalam Penegakan Hukum -Tujuan Hukum Perkawinan Tercapai dengan Interpretasi Multidisipliner -Perkembangan Hak Cipta di Bidang Hukum Bisnis dan Pengaruhnya terhadap Pengadilan -Klarifikasi Pengadilan sebagai Prasyarat Bukti Awal Penyidikan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -Selayang Pandang RUU Contempt of Court (Suatu Autokritik) -Tinjauan Politik Hukum terhadap …