Para peneliti sosio-hukum semakin menyadari perlunya menggunakan beragam metode dalam mempelajari hukum dan fenomena hukum, dan perlunya mendapatkan pemahaman atas perdebatan mengenai teori dan metode dalam ilmu sosial arus utama. Makalah dalam buku ini menggambarkan bagaimana berbagai topik, termasuk hukum Uni Eropa, ombudsman, hakim, pengacara, Dewan Syariah dan industri jaminan kualitas dapa…
"Proyek konstruksi internasional yang besar sering kali memiliki sejumlah kontraktor, subkontraktor, dan konsultan besar yang berbasis di berbagai belahan dunia dan bekerja dengan teori dan pemahaman hukum yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pemahaman, penafsiran dan pelaksanaan kontrak konstruksi, sehingga dapat mengakibatkan gangguan yang signifikan terhadap proyek kons…
Ditulis dengan mempertimbangkan praktisi, ini adalah analisis komprehensif mengenai struktur komersial dan kontrak yang digunakan untuk proyek BOO dan BOT. Dengan menawarkan fokus khusus pada isu-isu alokasi risiko dan bankabilitas, laporan ini memberikan informasi penting untuk penataan dan negosiasi proyek-proyek ini. - Membahas kontrak komersial utama yang terlibat dalam proyek BOO/BOT - M…
"Menyatukan para pakar hukum komersial dan kontrak terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat, Hukum Kontrak Komparatif: Perspektif Inggris dan Amerika menawarkan penilaian yang mendalam dan komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan dalam hukum kontrak di kedua yurisdiksi ini. Mendekati bidang studi dari berbagai perspektif – analisis doktrinal, analisis perilaku, hukum dan ekonomi, dan …
"Menyatukan para pakar hukum komersial dan kontrak terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat, Hukum Kontrak Komparatif: Perspektif Inggris dan Amerika menawarkan penilaian yang mendalam dan komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan dalam hukum kontrak di kedua yurisdiksi ini. Mendekati bidang studi dari berbagai perspektif – analisis doktrinal, analisis perilaku, hukum dan ekonomi, dan …
Kartu hukum Cavendish adalah panduan lengkap berukuran saku untuk bidang-bidang hukum utama yang dapat diperiksa. Teksnya yang ringkas, tata letak yang mudah digunakan, dan format yang ringkas menjadikannya alat bantu revisi yang ideal untuk mengidentifikasi, memahami, dan menghafal aspek-aspek penting dari setiap bidang hukum. Fitur penting dari edisi baru
Buku ini terbit atas desakan berbagai pihak agar membantu para maha siswa untuk menelusuri pikiran-pikiran penulis yang berkaitan dengan per soalan-persoalan hukum bisnis aktual yang penulis bahas dalam berbagai kesempatan, baik dalam seminar, jurnal, maupun kuliah-kuliah di Program Pascasarjana di berbagai kesempatan. Materi dalam buku ini sudah barang tentu tidak memuat tulisan yang sistemati…
Edisi saku ini mencakup sebagian besar hukum badan hukum dan hukum perusahaan, termasuk bagian penting dari hukum sekuritas dan peraturan perundang-undangan di masa depan. Seleksi ini memenuhi permintaan akan edisi saku yang dapat digunakan dalam praktik hukum perusahaan sehari-hari dan selama studi hukum. Peraturan perundang-undangan yang disertakan ditampilkan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2…
Buku ini menyajikan doktrin unjustified enrichment dalam perkem- bangan hukum kontrak ditinjau dari berbagai sistem hukum, dimana unjustified enrichment turut serta dalam penyelesain gugatan keperda- taan berdasarkan hubungan kontraktual, lebih dari itu buku ini juga menyajikan makna contractual justice sebagai landasan filosofis dalam penerapan doktrin unjust enrichment.
"Hukum Perusahaan Malaysia: Prinsip dan Praktik memberikan pembahasan rinci dan mendalam mengenai prinsip-prinsip inti hukum perusahaan serta memberikan penjelasan dan contoh praktiknya. Laporan ini mempertimbangkan sejumlah besar kasus yang dilaporkan dengan intisari dari dikte yang signifikan dan ketentuan undang-undang yang relevan, menggabungkan pembahasan RUU Perusahaan tahun 2013 dan pro…
"Buku ini ditulis pertama-tama mengingat kebutuhan-kebutuhan akan bahan-bahan tentang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang Hukum Perikatan. Seluruh materi di dalam Hukum Perikatan ini kami uraikan berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Perikatan yang r'iatur di dalam Burgerlijk Wetboek dan dengan berpedoman kepada bahan-bahan dari semua buku-buku yang kami tunjuk di dalam daftar bac…
"Alhamdulillah, hanya dengan kekuatan Yang Maha Besar tulisan ini menjadi sebuah kenyataan, kendati segala kekurangan hanya ada pada pembuatnya akibat penguasaan ilmu yang tak seberapa tangguh. Hanya didorong untuk sekedar membantu bahan ajar saat menyampaikan materi di depan forum perkuliahan, maka segenap keberanian disuguhkan tanpa ada maksud membusungkan kecakapan. Uraian dengan sedimen tip…
Buku ini sangat cocok dibaca oleh siapa saja yang berminat mempelajari Hukum Perusahaan, seperti mahasiswa dan dosen fakultas hukum atau fakultas ekonomi bankir, notaris, hakim, kurator, lıkuidator, konsultan hukum, konsultan bisnis, pengusaha, eksekutif perusahaan, pengelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek, pengelola BUMN dan BUMD, pengurus koperasi, pengurus yayasan, pelaku UMKM penge…
Pembahasan dalam buku ini dibagi dalam empat bagian besar. Bahasan utama tentang asas proporsionalitas akan dipaparkan di bagian kedua dan ketiga setelah bagian pertama yang mengantarkan pembaca kepada berbagai faktor yang mendorong dan mendasari penulisan buku ini. Dalam pembahasan utama dikemukakan makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial; dan filosofi keadilan dalam pra…
"Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Pemerintah mulai mengupayakan sumber pembiayaan lain yang menyediakan modal besar dan tidak terbatas untuk menutup celah tersebut demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur. Sumbe…
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH"
"Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ""Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang- undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang."" Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetap…
"Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 134 ayut (1) Peraturan Presden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Borang/Jasa Pemerintah, maka pada sanggal 28 Desember 2010 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah blah menetapkan Peraturan No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) Standar dokumen ini merupakan pedoman untuk …
"Argume rgumen dasar dari buku ini dengan berpijak pada asas/prinsip hukum dalam pengawasan dan pembatalan Perda adalah Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tunduk pada asas/prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatalan Perda bertujuan untuk menjamin atau memastikan terwujudnya pengertian satu pemerintahan dan satu sistem hu…
"Argume rgumen dasar dari buku ini dengan berpijak pada asas/prinsip hukum dalam pengawasan dan pembatalan Perda adalah Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tunduk pada asas/prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatalan Perda bertujuan untuk menjamin atau memastikan terwujudnya pengertian satu pemerintahan dan satu sistem hu…
"Argume rgumen dasar dari buku ini dengan berpijak pada asas/prinsip hukum dalam pengawasan dan pembatalan Perda adalah Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tunduk pada asas/prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatalan Perda bertujuan untuk menjamin atau memastikan terwujudnya pengertian satu pemerintahan dan satu sistem hu…
"Sebagai kelanjutan penerbitan Buku Informasi Kwartal Ketiga (Nomor 6 Tahun 1997/1998), maka untuk melengkapi dan menunjang khasanah informasi peraturan perundang-undangan pertanahan terbaru, dalam kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum pada kesempatan ini diterbitkan Buku Informasi Hukum Nomor 7 Tahun 1998/1999 Buku Informasi Nomor 7 ini berisikan peraturan perundan…
"Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan negara dan merupakan hal yang penting. Penyelenggaraan pemerintahan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dijalankan sesuai dengan rambu-rambu apabila ditopang oleh tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan Untuk menunjang tercapainya penyusunan peraturan perundang- undangan yan…
"Sebagaimana kita ketahui bersama, negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Demikian juga setiap peraturan harus dirancang dan diundangkan secara benar serta berdasarkan prosedur yang sah. Dengan demikian, terlihat pentingnya Ilmu Pengetahuan Perundang- undangan untuk disebarluaskan dan dimasyarakatkan sehingg…