Tujuan penulisan buku ini untuk memberikan masukan pada Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perikatan dalam rangka pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia yang merupakan agenda Besar APHK Fakultas Hukum se-Indonesia.
Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu dan sepuluh negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025 Pemerintah mulai mengupayakan sumber pembiayaan lain yang menyediakan modal besar dan tidak terbatas untuk menutup celah tersebut demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur Sumber pe…
Faizal Kurniawan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia (2005), jurusan Hukum Bisnis. Penulis, selanjutnya, memperoleh gelar master di bidang hukum (LL.M.) dari International Business Law and Globalisation Utrecht University pada tahun 2011, tidak lama setelah meraih gelar masternya di Universitas Airlangga tahun 2007. Tesis penulis …
Faizal Kurniawan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia (2005), jurusan Hukum Bisnis. Penulis, selanjutnya, memperoleh gelar master di bidang hukum (LL.M.) dari International Business Law and Globalisation Utrecht University pada tahun 2011, tidak lama setelah meraih gelar masternya di Universitas Airlangga tahun 2007. Tesis penulis …
"Kontrak merupakan jembatan aktivitas bisnis yang menghubungkan tak dan kewajiban dan masing-masang pelaku usaha sebagai upaya pembangunan kepastian hukum dalam mencapa sasaran bisnisnya. Pengertian tersebut menggambarkan betapa pemahaman terhadap kontrak menjadi suatu yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha di setiap aktivitas bisnis yang digelutinya tanpa melihat besar kecilnya ukuran da…
Bagi Bennion: "Perundang-undangan adalah apa yang dikatakan oleh pembuat undang-undang. Makna dari undang-undang adalah apa yang dikatakan oleh pengadilan"... Perbedaan utama dalam keahlian, yang disoroti oleh Bennion, terletak pada gaya penyusunan undang-undang dalam hukum umum... masalah perbedaan dalam penyusunan mungkin bukan masalah dalam kaitannya dengan penafsiran hukum dan lebih merupak…
"Keadilan, kepastian, dan Kemanfaatan hukum merupakan three precepts of low Lyang dapat digunakan dalam perkembangan segala aturan dan praktik hukum. Hal ini juga ditemukan dalam konsep perkembangan di pasar modal. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, bahwa pasar modal menjadi tempat untuk melakukan aktivitas penawaran dan perdagangan antarperusahaan. Artinya, pasar model menjadi pihak ket…
Ilmu ekonomi memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum. Pentingnya ilmu hukum dalam suatu ekonomi adalah untuk melindungi segala aktivitas yang terjadi dalam transaksi ekonomi dan atau penentuan legalitas dari suatu produk dan kegiatan ekonomi. Hukum yang ditetapkan terkait kegiatan ekonomi bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pelaku ekonomi agar terhindar dari perilaku negatif, seperti k…
Ilmu ekonomi memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum. Pentingnya ilmu hukum dalam suatu ekonomi adalah untuk melindungi segala aktivitas yang terjadi dalam transaksi ekonomi dan atau penentuan legalitas dari suatu produk dan kegiatan ekonomi. Hukum yang ditetapkan terkait kegiatan ekonomi bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pelaku ekonomi agar terhindar dari perilaku negatif, seperti k…
Hans Warendorf dan Richard Thomas bekerja sama dengan Profesor PPC Haanappel dan Ejan Mackany dalam penerbitan oleh Kluwer Law International terjemahan terbaru hukum Belanda tentang properti, hak milik dan kepentingan, serta hukum tentang kontrak khusus, yang muncul pada tahun 1999 dalam edisi lepas berjudul Netherlands Business Legislation. Kemudian, mereka menerjemahkan bersama hukum Antillen…
"Secara historis Burgerlijk Wetboek di Belanda diberlakukan pada tahun 1838, yang berasal dari Code Civil Perancis. Ketika Belanda menjajah Indonesia Burgerlijk Wetboek tersebut diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 Setelah Indonesia merdeka Burgerlijk Wetboek tetap diber- lakukan hingga saat ini dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di sisi lain Belan…
"Secara historis Burgerlijk Wetboek di Belanda diberlakukan pada tahun 1838, yang berasal dari Code Civil Perancis. Ketika Belanda menjajah Indonesia Burgerlijk Wetboek tersebut diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 Setelah Indonesia merdeka Burgerlijk Wetboek tetap diber- lakukan hingga saat ini dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di sisi lain Belan…
"Buku karya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb. ini mengupas tuntas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi, penulis memadukan teori hukum perdata, peraturan, dan analisis isu isu aktual (problem) hukum perdata. Penulis menyajikan hukum perdata dari era kolonial hingga masa kini, termasuk tantangan da…
"Buku karya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb. ini mengupas tuntas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi, penulis memadukan teori hukum perdata, peraturan, dan analisis isu isu aktual (problem) hukum perdata. Penulis menyajikan hukum perdata dari era kolonial hingga masa kini, termasuk tantangan da…
"1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHU…
Ditulis dengan mempertimbangkan praktisi, ini adalah analisis komprehensif mengenai struktur komersial dan kontrak yang digunakan untuk proyek BOO dan BOT. Dengan menawarkan fokus khusus pada isu-isu alokasi risiko dan bankabilitas, laporan ini memberikan informasi penting untuk penataan dan negosiasi proyek-proyek ini. * Membahas kontrak komersial utama yang terlibat dalam proyek BOO/BOT * M…
-
"- Demokratisasi Partai Politik • Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Kaitannya dengan Pengadilan Agama - Perubahan Undang-Undang Paten dan Praktik Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten • Kebijakan Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum • Peran Penasihat Hukum dalam Menyempurnakan Pertimbangan Hukum terhadap Suatu …
"Yang terhormat Para Kolega dan Mitra Kerjasama, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) merupakan asosiasi profesi bagi para dosen yang mengajar pada bidang Ilmu Hukum Ke perdataan yang bervisi untuk mendorong dilakukannya pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyata an bahwa hingga saat ini sebagian besar Hukum Perdata di Indonesia merupakan pening…
Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan
"Federasi Internasional Insinyur Konsultasi (FIDIC) menerbitkan, pada tahun 1999, Edisi Pertama dari empat bentuk kontrak standar baru: Ketentuan Kontrak untuk Konstruksi, yang direkomendasikan untuk pekerjaan konstruksi atau rekayasa yang dirancang oleh Pemberi Kerja atau oleh wakilnya, Insinyur. Berdasarkan pengaturan yang biasa untuk jenis kontrak ini, Kontraktor membangun pekerjaan sesua…
"Yang terhormat Para Kolega dan Mitra Kerjasama, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) merupakan asosiasi profesi bagi para dosen yang mengajar pada bidang Ilmu Hukum Ke perdataan yang bervisi untuk mendorong dilakukannya pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyata an bahwa hingga saat ini sebagian besar Hukum Perdata di Indonesia merupakan pening…
"KESETARAAN memainkan peran penting dalam pengembangan asas-asas hukum privat. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan kebangkitan kembali kesetaraan tidak hanya di Australia tetapi juga di banyak negara hukum umum lainnya. Dengan perkembangan di yurisdiksi ini, 'doktrin kesetaraan yang didasarkan pada tuntutan hati nurani yang baik telah diterapkan dengan semangat baru untuk melindungi yang …
"Pekerjaan ini mulai terbentuk saat saya mengajar Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Montana. Dekan John O. Mudd memberikan dorongan yang sangat kuat untuk pengembangan kurikulum yang menekankan penerapan sekaligus doktrin. Pada musim panas tahun 1984, saya dibantu oleh hibah dari National Institute for Dispute Resolution, yang mengakui nilai hukum preventif dari penyusunan yang baik. Sel…
"Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Pemerintah mulai mengupayakan sumber pembiayaan lain yang menyediakan modal besar dan tidak terbatas untuk menutup celah tersebut demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur. Sumbe…